FGD MASYARAKAT ADAT ABNRI

Kekayaan bangsa Indonesia yang tersohor bukan sekedar hasil buminya semata namun juga keragaman masyarakatnya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman masyarakat Indonesia yang identik dengan masyarakat adatnya ternyata menjadi kekuatan yang luhur dalam membentuk suatu kebangsaan yang terikrar dalam Soempah Pemoeda; Berbangsa satu bertanah air satu dan berbahasa satu Indonnesia.

Impian untuk menjadi bangsa yg satu sebagaimana disinyalir oleh Ben Anderson dalam istilah The Imagine of Community terbukti menjadi modal dasar dalam mengantarkan kemerdekaan. Dalam perjalanannya sumbangan luhur masyarakat adat terhadap kehidupan kebangsaan kita seolah tak mendapat perhatian yg sebanding dari negara. Ada kalanya masyarakat adat terstigma sebagai perambah hutan, penebang dan penambang liar, perusak lingkungan serta istilah negatif yang tidak patut diberikan. Mereka melakukan sesuatu ditanahnya yang berdaulat hanya sekedar untuk mempertahankan hidup bagi kluarga dan generasinya. Sementara mereka yang berwajah “negara” mengeksploitasi,merusak tanpa kompensasi terhadap lingkungan dan warga menjadi pahlawan pembangunan.

Disisi lain dialektika pembangunan dunia memunculkan aktor aktor non state baik dalam bentuk korporasi bisnis, maupun lembaga studi yg acapkali berkelindan dg para komprador lokal melalui wajah kebijakan/perundangan. Trend legislasi memang menguat RUU Masyarakat adat, Perda Gubernur dan Bupati Kepala Daerah bertebaran tapi miskin implementasi. Atas dasar itu Aksi Bela Negara RI menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan; Masyarakat Adat, Cendekiawan, Legislator, Pemerintah dan kelompok masyarakat lain dalam Focus Group Discusion dengan tema “Masyarakat Adat Peran dan Masa Depannnya” untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi.

Hasil FGD ditujukan kepada seluruh stake holder agar keberpihakan kepada masyarakat adat bukan sekedar kata tanpa makna justru keberpihakan lebih ditujukan pada tindakan dan aksi yang lebih dapat dirasakan baik melalui pembentukan Kelompok kerja Masyarakat Adat maupun Workshop yang mampu mengintegrasikan seluruh struktur masyarakat adat dalam upaya membentu Desa Adat.

Kholid Alamudi M.Si – Balitbang ABNRI